Home Info Kedubes Hubungan Bilateral Visa dan Urusan Konsul Budaya, Pendidikan & IPTEK Info Ekonomi & Perdagangan Pers & Media Berita Terkini Aktivitas Kedubes
 
Home > Aktivitas Kedubes
Tiongkok adalah Kekuatan Teguh untuk Mempertahankan Perdamaian dan Kestabilan Laut Tiongkok Selatan dan Regional
2014/04/21

Pada tanggal 6 April, Kompas memuat sebuah artikel berjudul "Jalan ASEAN: Arbitrase dan tata kedaulatan" yang mendukung Filipina untuk mengajukan gugatan mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Filipina ke pengadilan arbitrase internasional, dan mengeritik jalan perkembangan dan kebijakan regional Tiongkok. Penulis berpandangan subjektif dan berat sebelah, dan membuat kami sangat menyesal. Maka saya ingin menanggapinya sebagai berikut agar para pembaca mengetahui fakta dan masalah-masalah yang bersangkutan.

Riwayat Kepulauan Nansha

Bagi negara apa pun, teritori dan perbatasan merupakan warisan sejarah. Dari segi sejarah dan yuridis, Tiongkoklah yang pertama kali menemukan, menamakan, mengembangkan dan mengelola Kepulauan Nansha (Kepulauan Spratly yang disebut penulis dalam artikel). Tiongkok jugalah yang pertama dan terus menerus melaksanakan hak kedaulatan di seluruh kepulauan Nansha. Sejak 700 tahun yang lalu, yaitu pada Dinasti Yuan, Tiongkok sudah mulai melaksanakan yurisdiksi terhadap Kepulauan Nansha. Pasca Perang Dunia II, menurut Deklarasi Kairo, Deklarasi Postdam dan dokumen-dokumen hukum internasional yang lain, Tiongkok mendapatkan kembali Kepulauan Nansha yang diduduki oleh Jepang, selanjutnya Tiongkok mengambil serangkaian tindakan untuk mengkonfirmasi dan menegaskan kembali kedaulatan terhadap Kepulauan Nansha. Pada waktu itu, seperti masyarakat internasional, Filipina yang telah memproklamasikan kemerdekaannya tidak mengajukan keberatan apa pun atas kedaulatan Tiongkok terhadap Kepulauan Nansha.

Batas wilayah Filipina ditentukan oleh sejumlah perjanjian, dimana garis perbatasan barat Filipina ditetapkan pada 118°BT, sedangkan Kepulauan Nansha dan Pulau Huangyan di Kepulauan Zhongsha Tiongkok sama sekali tidak termasuk dalam wilayah Filipina yang ditetapkan oleh perjanjian-perjanjian yang bersangkutan. Sebelum tahun 1970-an, baik dokumen-dokumen hukum maupun pernyataan pemimpin negara, sama sekali tidak pernah menyebutkan bahwa wilayah teritorial Filipina mencakup Kepulauan Nansha dan lain sebagainya.

Namun, setelah ditemukannya cadangan minyak bumi di perairan Kepulauan Nansha pada tahun 1970-an, Filipina mulai mengklaim kedaulatan dan menduduki sebagian pulau dan karang. Pemerintah Tiongkok sejak awal sudah berulang kali mengajukan representasi serius pada pihak Filipina. Pendudukan ilegal Filipina terhadap sebagian pulau dan karang di Kepulauan Nansha Tiongkok merupakan penyebab utama persengketaan Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Filipina.

Upaya Penyelesaian Sengketa Kedaulatan

Tiongkok selalu menghargai fakta sejarah dan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa teritori dengan negara-negara lain. Berdasarkan semangat kesetaraan dan saling memahami, Tiongkok mengadakan perundingan damai dan bersahabat dengan negara-negara tetangga, dan berhasil menyelesaikan sebagian besar masalah perbatasan dan teritori dengan sebagian besar negara-negara tetangga. Sampai sekarang, garis perbatasan yang digambarkan dan ditetapkan sudah mencapai 90 persen dari keseluruhan garis perbatasan wilayah daratan Tiongkok. Fakta telah membuktikan bahwa persetujuan yang dicapai melalui perundingan dapat diterima oleh kedua pihak, dan merupakan yang paling adil dan bertahan lama.

Mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Filipina, Tiongkok berpegang teguh untuk menyelesaikannya melalui perundingan dengan mempertimbangkan kepentingan besar hubungan Tiongkok-Filipina, perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara, serta menjalankan pendekatan secara konsisten yang diambil oleh Tiongkok dalam menangani isu semacam ini. Apalagi, penyelesaian melalui perundingan bilateral merupakan suatu konsensus yang secara nyata tercantum baik dalam pernyataan bersama antara Tiongkok dan Filipina, maupun dalam "Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan (DoC)" yang ditandatangani oleh pihak Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Akan tetapi hal yang sangat disesalkan adalah tindakan yang berlawanan dari pihak Filipina yang menunjukkan bahwa ia tidak berkeinginan untuk menaati konsensus yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan negara di kawasan tersebut, sampai mengajukan gugatan mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan antara kedua negara ke pengadilan arbitrase internasional. Saya ingin menegaskan bahwa, menurut "Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)", persengketaan kedaulatan teritorial di luar jangkauan yurisdiksinya. Dan sebagai negara penandatangan Konvensi tersebut, Tiongkok telah menyerahkan suatu pernyataan tertulis kepada Sekjen PBB pada tahun 2006 menurut peraturan Pasal ke-298 Konvensi tersebut, secara jelas menyatakan bahwa mengenai persengketaan apa pun yang disebutkan dalam Pasal 298 Nomor 1 (a), (b), (c), yaitu sengketa penetapan perbatasan laut, sengketa teritori dan kegiatan militer, pemerintah Tiongkok tidak menerima yurisdiksi peradilan atau arbitrase internasional apa pun yang disebutkan dalam ayat 2 bagian ke-15 Konvensi tersebut. Oleh karena itu, pendirian Tiongkok yang tidak menerima dan tidak berpartisipasi dalam tindakan sepihak Filipina itu bersifat rasional dan legal.

Impian Tiongkok

Selain isu Laut Tiongkok Selatan, penulis juga keberatan terhadap Impian Tiongkok dan jalan perkembangan berkarakter Tiongkok, malah membandingkan usulan "Jalur Sutra Maritim" abad ke-21 yang diajukan oleh Tiongkok dengan pernyataan Amerika Serikat bahwa ingin menjadikan kawasan Karibia sebagai "Danau Dalam Amerika Serikat". Logika dan penafsiran semacam itu susah saya pahami.

Dewasa ini, perdamaian dan kerja sama merupakan tendensi dunia. "Diplomasi Kapal Meriam", "Politik Kekuasaan" sudah dibuang oleh kebanyakan negara. Sampai kapan pun Tiongkok tidak akan mengambil jalan hegemoni. Namun perlu ditegaskan bahwa jikalau wilayahnya bukanlah wilayah kami, sedikit pun kami tidak akan mengambilnya, akan tetapi jikalau memang wilayahnya adalah milik kami, sejengkal tanah pun akan kami pertahankan.

Saya juga ingin menegaskan bahwa negara apa pun memiliki visi, misi dan jalan perkembangan sendiri, kalau tidak, negaranya akan kehilangan arah tujuan dan daya dorong. Impian Tiongkok adalah visi indah seluruh rakyat Tiongkok yang mengharapkan negaranya kuat dan makmur serta rakyatnya bahagia dan sejahtera. Impian Tiongkok juga merupakan harapan untuk berkembang secara damai dan bekerjasama saling menguntungkan, sehingga dapat hidup berdampingan secara harmonis dan mencapai perkembangan dan kemakmuran bersama seluruh negara.

"Harmoni merupakan yang paling berharga" adalah kecerdasan filsafat tradisional yang membimbing Tiongkok menjalin hubungan dengan negara lain. Seperti telah kita ketahui kisah Laksamana Cheng Ho sangat terkenal di Asia Tenggara. Zaman dahulu, Laksamana Cheng Ho pernah memimpin armada yang paling kuat di dunia dan telah berlayar 7 kali ke Samudra Hindia. Beliau selalu disambut hangat oleh rakyat setempat, karena apa yang dibawa oleh Cheng Ho bukan kolonialisme melainkan sutra, daun teh dan keramik, serta persahabatan rakyat Tiongkok. Zaman sekarang, hubungan Tiongkok dan negara-negara tetangga sudah berada pada suatu titik permulaan yang baru. Bertolak dari kepentingan bersama pada masa kini, maka Tiongkok mengajukan usulan pembangunan "Jalur Sutra Maritim" abad ke-21, supaya dapat memperlanjutkan persahabatan dan kerjasama pada zaman dulu, dan membawa lebih banyak kesempatan perkembangan bagi kita semua.

Karena Tiongkok memiliki visi, misi dan tekad menempuh perkembangan damai yang berkarakter Tiongkok, maka kami dapat berhasil menjalankan kebijakan reformasi dan keterbukaan, memelihara secara konsisten kestabilan dan perkembangan, serta menjadi salah satu pendorong perkembangan ekonomi regional dan internasional. Kini, perkembangan Tiongkok sudah terpadu secara dalam-dalam dengan perkembangan negara-negara di kawasan ini, dan memiliki senasib sepenanggungan.

Indonesia sebagai negara besar dan berkembang yang memiliki berbagai suku bangsa dan agama, juga selalu menghargai ciri khas sendiri, memiliki visi dan impian sendiri, dan berharap agar negaranya maju dan berkembang, rakyatnya bersatu dan berbahagia. Salah satu tujuannya adalah memasukkan diri dalam 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2025. Maka boleh dikatakan bahwa impian Indonesia dan impian Tiongkok sebenarnya ada kesamaan satu sama lainnya dan saling sambung-menyambung. Karena itulah, ketika Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada bulan Oktober tahun lalu, Presiden SBY sempat mengatakan "Yi Chuang Tong Meng" yang berarti tidur di ranjang berbeda tapi punya mimpi yang sama, untuk mengiaskan Tiongkok dan Indonesia bertekad meningkatkan kerjasama, bergandengan tangan untuk mewujudkan impian dan membawa kesejahteraan kepada rakyat kedua negara.

Saya juga ingin menegaskan bahwa Tiongkok mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN, menghargai konsensus ASEAN, mendukung ASEAN memainkan peran dominan dalam mekanisme kerjasama regional, dan berharap agar Indonesia sebagai negara besar regional bisa memainkan peran konstruktif yang lebih besar. Kami menjalankan kebijakan bersahabat dan bermitra dengan negara-negara tetangga dengan menjunjung tinggi prinsip "bersahabat, tulus, saling menguntungkan dan inklusif (amity, sincerity, mutual benefit and inclusive)". Tiongkok merupakan negara besar pertama di luar kawasan yang bergabung dalam "Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC)", juga negara pertama untuk menjalin hubungan kemitraan strategis dengan ASEAN. Mengenai isu Laut Tiongkok Selatan, Tiongkoklah yang paling awal mengajukan usulan "mengesampingkan persengketaan dan melakukan pengembangan bersama", dan selalu berupaya untuk membangun Laut Tiongkok Selatan menjadi laut perdamaian, persahabatan dan kerjasama.

Sebagai tetangga, Tiongkok dan Indonesia, Tiongkok dan ASEAN berkaitan erat dan saling bergantung seperti bibir dan gigi, senasib seperuntungan. Tiongkok akan terus-menerus mempertahankan perdamaian dan kestabilan Laut Tiongkok Selatan dan regional, dan menaruh harapan dan kepercayaan kepada berbagai negara untuk terus memberikan tanggapan yang tulus, sehingga dapat bergandengan tangan untuk membawa kemakmuran dan perkembangan yang lebih besar kepada kawasan ini.

Liu Hongyang

Kuasa Usaha Sementara

Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok

15 April 2014

Suggest to a friend
  Print